Artikel Berita Slider 

HAK-HAK KREDITUR YANG DAPAT DI DAFTARKAN DI INDONESIA DALAM RANGKA TRANSAKSI PENGADAAN/PEMBIAYAAN PESAWAT UDARA

A. Pendaftaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (“DJPU”) Pendaftaran Pesawat DJPU mewajibkan dilakukannya pendaftaran terhadap pesawat udara yang akan dioperasikan di Indonesia. Dengan didaftarkannya suatu pesawat udara pada buku daftar pesawat udara sipil (“Buku Daftar Pesawat”), DJPU akan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran untuk pesawat udar tersebut.  Nama dan alamat dari pemilik pesawat udara tersebut akan tercatat dalam Buku Daftar Pesawat dan Sertifikat Pendaftaran tersebut. Walaupun Sertifikat Pendaftaran bukan merupakan bukti kepemilikan atas pesawat udara, dalam praktek, pihak ketiga sering mengandalkan informasi yang tertera dalam Sertifikat Pendaftaran terkait dengan informasi mengenai kepemilikan…

Read More
Artikel Kegiatan Slider 

Kegiatan MHU (Februari 2019)

6 Februari 2019 Undangan FGD Tentang Keanggotaan Indonesia di ICAO Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait keanggotaan Indonesia di ICAO dengan tema “Peluang dan tantangan Indonesia dalam meningkatkan peran dan fungsi di ICAO” yang telah dilaksanakan pada hari Rabu 6 Februari 2019 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Turut hadir sebagai perwakilan dari Masyarakat Hukum Udara  Alm. Ibu Dr. Baiq Setiani, S.E., S.H., M.M., M.H. dan Kania Anzani dari Divisi Bidang Konvensi.     13 Februari 2019          Rapat Program Kerja Dewan Pengurus…

Read More
Artikel Berita Slider 

KETENTUAN WAKTU KERJA DALAM SEKTOR INDUSTRI PENERBANGAN INDONESIA

Dalam industri penerbangan, disamping faktor kehandalan teknologi, faktor sumber daya manusia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam industri penerbangan. Tidak hanya terkait dengan kualitas maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian terkait dengan pengoperasian penerbangan itu sendiri, saat ini industri penerbangan juga masih membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang terkait dengan kegiatan non-operasional dari industri penerbangan, termasuk dalam bidang-bidang yang menjadi pendukung seperti keuangan, hukum dan bidang lainnya. Dari sisi peraturan perundangan, indikasi pentingnya aspek sumber daya manusia sangat terlihat dari persyaratan-persyaratan maupun lisensi yang…

Read More
Artikel Berita Slider 

PENYEMPURNAAN PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 47) TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (AIRCRAFT REGISTRATION)

Menteri Perhubungan (“Menhub”) menetapkan Peraturan Menhub Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) yang telah berlaku sejak tanggal 21 Juni 2018 (“PM 52/2018”). PM 52/2018 mencabut Keputusan Menhub Nomor KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter (“KM 82/2004”) dan Peraturan Menhub Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) (“KM 49/2009”). Artikel ini…

Read More
Kegiatan Slider 

Kegiatan November 2018

1. 7 November 2018 Pelatihan Training Air Law Kementerian Perhubungan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Tata Usaha di lingkungan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara terhadap pengetahuan dalam dunia hukum udara (Air Law), maka diperlukan upaya-upaya pelatihan/training bagi Pegawai Tata Usaha di lingkungan DKPPU, untuk itu turut hadir menjadi perwakilan dari Masyarakat Hukum Udara pada pelatihan tersebut Ketua MHU Bapak Andre Rahadian , S.H., LL.M., M.Sc., Ibu Tasdikiah Siregar dan Bapak Osha Adyancha, S.H dari Bidang International dan Ibu Dr. Baiq Setiani, S.E.,…

Read More