Laporan Dewan Pengurus Sehubungan Dengan Kegiatan Tahun 2016 Masyarakat Hukum Udara (MHU)

Laporan ini dibuat oleh Dewan Pengurus Masyarakat Hukum Udara (“MHU”) sehubungan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh MHU selama tahun 2016 untuk diketahui oleh setiap anggota MHU (untuk selanjutnya disebut “Laporan”).

Berikut ini adalah laporan Dewan Pengurus MHU:

I.   Bentuk Kegiatan

A.   Kegiatan Utama

1. Januari 2016

Pembahasan Taksonomi Peraturan Penerbangan antara MHU, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan INACA

Sebagai tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya tanggal 3 Desember 2015, bertempat di Hotel Grand Mahakam, Jakarta, pertemuan selanjutnya antara MHU, MTI dan INACA telah dilangsungkan pada bulan Januari 2016.

Dalam pertemuan ini, MHU menjelaskan mengenai taksonomi atas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerbangan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan sepanjang tahun 2015. INACA dan MTI akan memberikan masukan dan jalan keluar atas peraturan-peraturan tersebut yang memiliki kendala untuk dilaksanakan.

2. April 2016

Sarin Leiden International Air Law Moot Court 2016

Telah dilaksanakan kegiatan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat International di Bidang Hukum Udara, The Seventh Leiden-Sarin Air Law Moot Court yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Udara (MHU) bekerjasama dengan Universitas Leiden dan Sarin Memorial Legal Aid Foundation, di Jakarta pada tanggal 7-10 April 2016 yang diikuti oleh 26 Universitas dari 16 negara. Pada pembukaan resmi Leiden-Sarin Air Law Moot Court Competition ke-7, MHU, bekerjasama dengan IIASL, Leiden University, Sarin Memorial LBH, Angkasa Pura II, dan Departemen Perhubungan Indonesia, mengadakan konferensi Internasional dengan topik : “Partnering in Opening Skies of East

Asia with Special Reference to the position of Indonesia“, yang berlangsung pada hari kamis, 7 April 2016 di Grand Ballroom JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta. Konferensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam mempersiapkan kawasan ASEAN, Khususnya Indonesia, untuk mengantisipasi dan merespon peluang dan tantangan yang timbul dari pelaksanaan ASEAN Open Skies dalam setiap aspek. Acara ini diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas industri penerbangan untuk pencalonan dalam pemilihan anggota Dewan ICAO serta peringkat Indonesia di FAA. Adapun salah satu dari serangkaian acara pada tanggal 7 April 2016 adalah Welcome Dinner hosted by The Netherlands Embassy yang bertempat di Kediaman Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia di Jakarta. Bertempat di Jakarta pada tanggal 8-10 April 2016, kompetisi yang bertema “7th Leiden-Sarin Air Law Moot Court Competition” dimulai pada tanggal 8-10April 2016 yang dilaksanakan di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta dan diikuti oleh acara Judges Dinner yang bertempat di Bunga Rampai Restaurant dan Student Dinner yang bertempat di Dapoe Aceh Restaurant.

Pada hari kedua pada tangal 9 April 2016, kompetisi masih berlangsung di tempat yang sama yaitu Universitas Katolik Atma Jaya dan diikuti oleh acara Cultural Night (9/4) yang diadakan di Gedung Yustinus Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. Pada hari terakhir (10/4) acara final Kompetisi Peradilan Semu Tingkat International dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

       Hasil                         

• International Conference                                               

Konferensi dengan tema “Partnering in Opening Skies of East Asia with Special Reference to the position of Indonesia” Dihadiri oleh lebih dari 100 delegasi yang mewakili akademisi, regulator, perusahaan penerbangan, operator bandara, dan pihak konferensi ini pun membahas isu-isu terbaru yang terkait dengan industri penerbangan, khususnya masalah komersial. Beberapa topik diskusi penonton terlibat dalam termasuk hubungan antara ASEAN dan Uni Eropa di sektor penerbangan, persaingan di sektor penerbangan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesiapan bandara dalam berurusan dengan kebijakan Open Skies, dan tantangan dalam membuat penerbangan yang aman.

• Air Law International Moot Court and Conference

Dari 26 tim dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, tim dari Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, India diumumkan menjadi pemenang. Diikuti tim dari Singapura di tempat kedua. Selain penghargaan terhormat, para pemenang mendapatkan kesempatan yang baik untuk bergabung di ICAO dalam program magang.

3. Mei 2016

• Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air

 Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet Nomor 269/Seskab/Maritim/04/2016 tanggal 26 April 2016 perihal izin Prakarsa Pengesahan Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Kemenko Maritim diminta mengkoordinasikan pertemuan percepatan penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang konvensi tersebut. Pengesahan konvensi diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan International Civil Aviation Organisation (ICAO) 2016-2019.

Terkait dengan hal tersebut, Rapat Koordinasi telah dilaksanakan  pada tanggal 12-14 Mei 2016 dan turut serta sebagai perwakilan dari Masyarakat Hukum Udara Ibu Dr. Baiq Setiani, S.H., S.E., M.M., M.H. dari Bidang Penelitian untuk menghadiri Rapat yang bertempat di The Royal Surakarta Heritage, Solo.

• Memberikan masukan/bantuan kepada korban MH17 sesuai permintaan dari Kementerian Luar Negeri.

Pada Selasa, 31 Mei 2016, bertempat di Gedung Garuda, Kementerian Luar Negeri RI, pukul 10.00 WIB, telah diselenggarakan pertemuan tindak lanjut kecelakaan maskapai Malaysia Airlines MH17. Hadir dalam pertemuan tersebut Plt. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) beserta jajaran, perwakilan next of kin (NOK) dari lima korban yang berasal dari Solo, Bali, Medan dan Jakarta, serta perwakilan dari Masyarakat Hukum Udara.

Hasil                     

• Pertemuan ini juga telah dilaporkan oleh Plt. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu kepada Ibu Menteri Luar Negeri.
• Dalam tanggapannya, Ibu Menteri Luar Negeri, secara khusus menyampaikan salam hormat Beliau kepada masing-masing perwakilan NOK serta harapan kuat kiranya kasus ini dapat diselesaikan dengan baik serta memenuhi rasa keadilan dari masing-masing NOK.
• Kemenlu senantiasa berkomitmen untuk memfasilitasi pihak NOK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

4. Agustus 2016

Halal Bihalal dan Diskusi Buku Karya Bapak DR. Yaddy Supriyadi, S.H.,

M.M., SsiT tentang Keselamatan Penerbangan di Indonesia, Teori dan Problematika

Pada tanggal 3 Agustus 2016, telah diadakan Halal Bihalal dan Diskusi Buku Karya Bapak DR. Yaddy Supriyadi, S.H., M.M., SsiT tentang Keselamatan Penerbangan di Indonesia, Teori dan Problematika yang bertempat di kantor Hanafiah Ponggawa & Partners, Jakarta.

5. September 2016

 Indonesia Business & Charter Aviation Summit (IBCAS) 2016

Seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang, industri penerbangan bisnis dan carter nasional pun mengalami diversifikasi aktivitasnya dalam mengoperasikan pesawat-pesawat jet bisnis, fixed wings dan helikopter. Berdasarkan tren tersebut, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) telah menyelenggarakan  Indonesia Business & Charter Aviation Summit (IBCAS) 2016 pada 7 hingga 8 September 2016 di Jakarta, untuk membuka peluang bisnis operator penerbangan carter nasional yang lebih luas lagi.

IBCAS 2016 membahas dan memberikan platform penting untuk operator penerbangan bisnis dan carter nasional, FBO (Fixed Base Operations), manufaktur pesawat, Maintenance Repair Overhaul (MRO), Penyewaan pesawat (lessor), serta konsultan dan penyedia jasa solusi.

Menjadi salah satu pembicara dan perwakilan dari Masyarakat Hukum Udara di hari ke 2 konferensi, Ibu Anggia Rukmasari (Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Udara) dengan membawakan materi yang bertema “Developing and Effective Legal Framework for Indonesia’s Business & Charter Aviation Sector”.

6. November 2016

•  Pameran Indonesia Infrastructure Week

Pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW) yang berlangsung  9-11 November 2016 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (9/11). Acara pembukaan turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri KomInfo Rudiantara dan Ketua Kadin Suryo Bambang Sulistio. Acara ini diikuti sekitar 2.000 peserta. Bidang aviasi yang saat ini merupakan salah satu sektor penting bagi konektivitas antar daerah di Indonesia, dihadirkan melalui Airport Solutions Indonesia (ASI). Pameran menampilkan berbagai teknologi terbaru terkait dengan keamanan dan kenyamanan bandar udara. Selain itu, dalam forum konferensi yang mempertemukan pemerintah dan swasta, dibahas berbagai opsi pembangunan dan perbaikan bandar udara, landasan pesawat terbang, serta layanan yang dapat mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna bandara.

Turut hadir untuk berkontribusi pada acara tersebut perwakilan dari MHU yaitu Bapak Andre Rahadian, S.H., LL.M., M.sc selaku ketua MHU, Bapak Hendra Ong, S.H., LL.M. dari Bidang Penelitian dan menjadi Moderator di hari 1 konferensi Sekretaris Jenderal MHU Ibu Anggia Rukmasari, S.H., L.L.M di panel yang bertema ASEAN Economic Keynotes : Single aviation market – what progress has been made to date and what can we expect from newly liberalised aviation sector.

• Rapat Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengenai Irrevocable Deregistration Request Authorisation (IDERA)

Kementerian Perhubungan saat ini tengah mempersiapkan perubahan peraturan mengenai kuasa untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor yang tidak dapat dicabut kembali (irrevocable deregistration authorisation request “IDERA”) yang saat ini diatur dalam Sub Bagian C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registrations (“PM 47/2009”). Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ketentuan yang telah ada agar sejalan dengan perkembangan industri penerbangan.

Selain mengubah ketentuan mengenai PM 47/2009, Kementerian Perhubungan juga mempersiapkan rancangan mengenai (i) advisory circular sebagai pedoman teknis pihak yang berkepentingan (i.e. maskapai, perusahaan pembiayaan, bank) dalam melakukan pendaftaran IDERA di Kementerian Perhubungan dan (ii) staff instruction sebagai pedoman teknis internal Kementerian Perhubungan dalam menerima dan memproses pendaftaran IDERA.

Masyarakat Hukum Udara dengan diwakilkan oleh Bapak Andre Rahadian, S.H., LL.M., M.sc selaku Ketua MHU, Bapak Hendra Ong, S.H., LL.M. dari Bidang Penelitian dan Bapak Osha Adyancha, S.H dari Bidang International turut hadir pada Rapat yang telah dilaksanakan di Hotel Royal Bogor pada tanggal pada tanggal 8 s/d 9 November 2016.

7. Desember 2016

Workshop Deragulasi dan Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan

Pada tanggal 1 Desember 2016 bertempat di Bali, Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah melaksanakan Workshop yang bertema : “Deregulasi dan Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan”.

Pada Workshop tersebut turut hadir sebagai perwakilan dari Masyarakat Hukum Udara yaitu Ketua Harian MHU Bapak Andre Rahadian, S.H., LL.M., M.sc, Sekjen MHU Ibu Anggia Rukmasari, S.H., LL.M., dan dari Bidang Penelitian Bapak Hendra Ong, S.H., LL.M.

II.    Kegiatan Yang Dilanjutkan pada Periode Tahun 2017

1. Januari 2017

Undangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait pembahasan CASR 47 tentang pendaftaran pesawat udara.

Sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya tanggal 8 s/d 9 November 2016, bertempat di Hotel Royal Bogor. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu disusun Peraturan Menteri Perhubungan tentang tata cara dan prosedur pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia, dimana didalamnya diatur pula substansi mengenai kuasa memohon deregistrasi tanda pendaftaran (IDERA) dan persyaratan pengadaan pesawat udara. Adapun ketentuan terkait kuasa memohon deregistrasi tanda pendaftaran (IDERA) sudah pernah dibahas dengan perwakilan Badan Usaha Angkuta Udara dan kantor hukum (Law Firm).

Dalam rangka percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan rapat pembahasan yang telah dilaksanakan pada 24 s/d 26 Januari 2017 bertempat di Hotel Santika, Bogor.

Pada undangan tersebut turut hadir sebagai perwakilan dari Masyarakat Hukum Udara yaitu Bapak Hendra Ong, S.H., LL.M. dari Bidang Penelitian dan Bapak Osha Adyancha, S.H. dari Bidang Organisasi International.

2. Rencana FGD dengan Hakim Mahkamah Agung Kamar Perdata dan Niaga

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada tanggal 29 September 2015 dengan Hakim Mahkamah Agung menyangkut Sosialisasi Undang-Undang Penerbangan Indonesia. Masyarakat Hukum Udara bekerjasama dengan Mahkamah Agung akan meyelenggarakan ruang diskusi atau Focus Group Discussion untuk mensosialisasikan dengan Hakim Mahkamah Agung Kamar Perdata dan Niaga yang direncanakan akan berlangsung pada tahun 2017.

Laporan ini dibuat di Jakarta, pada tanggal 16 Februari 2017

Dewan Pengurus

Andre Rahadian, S.H., LL.M., M.Sc.

Ketua