Dalam kasus kecelakaan pesawat, hasil investigasi yang dilakukan oleh KNKT tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas udara telah menjadi komitmen bersama dari setiap pelaku usaha industri penerbangan, baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh organisasi penerbangan dunia yang kini semakin memfokuskan permasalahan pada…

Focus Group Discussion dengan tema Membangun Sinergi dalam Pelaksanaan ASEAN SAM untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Harian Bisnis Indonesia telah mengadakan Focus Group Discussion dengan tema Membangun Sinergi dalam Pelaksanaan ASEAN SAM untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan pada hari Rabu, 5 September 2018 bertempat di Aurum Room Lt. 2 Hotel Pullman Thamrin. Pembahasan…

Perkembangan industry penerbangan komersial di Indonesia dewasa ini sangat pesat. Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, memperkirakan jumlah penumpang pesawat pada 2018 ini mencapai 116.654.624 orang, atau meningkat 3,33 persen disbanding tahun 2017. Peningkatan jumlah penumpang merupakan hasil dari upaya maskapai penerbangan komersial meningkatkan jumlah rute penerbangan baik domestic maupun internasional. Selain itu, banyaknya…

1. Mei 2018 Pertemuan Audiensi dengan Bapak Budi Karya Sumadi di Kementerian Perhubungan RI Telah berlangsung pertemuan audiensi antara Pengurus Masyarakat Hukum Udara dengan Bapak Budi Karya Sumadi bertempat di Kementerian Perhubungan RI pada hari Rabu, 5 Mei 2018. Adapun hal-hal yang telah dibahas pada pertemuan tersebut adalah : 1. Membahas perkembangan FIR (Flight Information…

Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 tentang Pendaftaran Pesawat Udara (“PM 52/2018”). Dengan diterbitkannya peraturan ini, peraturan sebelumnya mengenai hal yang sama, yakni Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 49 Tahun 2009, dinyatakan dicabut. PM 52/2018 ini merubah ketentuan mengenai Irrevocable…